Deklarasi Benny Wenda Dan Klaim Konstitusi Sendiri

Ketua gerakan persatuan pembebasan Papua Barat atau di United liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, pasalnya mendeklarasikan kemerdekaan Papua tepatnya pada 1 Desember kemarin.

Benny Wenda Deklarasikan Kemerdekaan Papua

Tak cuma mendeklarasikan kemerdekaan Papua saja tapi Benny juga menyatakan dirinya sebagai seorang presiden sementara di dalam pemerintahan sementara Papua tersebut. “Hari ini, ini kami mengumunkan pembentukan pemerintah sementara Papua Barat. Kami siap mengambil alih wilayah kamu Dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer illegal Jakarta,” kata Benny di siaran pers yang mana diunggah oleh situs resmi ULMWP, pada hari Rabu (2/12).

Menurutnya juga per kemarin hari Selasa (1/12), yang mana bertepatan dengan deklarasi kemerdekaan Papua, pihak dirinya bakal menerapkan konstitusi sendiri dan tak bakal tunduk lagi kepada pemerintah Indonesia. “mulai hari ini 1 Desember 2020 kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan tengkleng kembali tanah kedaulatan kami,” ungkapnya.

Benny juga memastikan bahwa pemerintahan indotogel sementara yang dipimpinnya itu menolak kehadiran Indonesia dan bahkan dirinya menyebut kehadiran Indonesia di Papua adalah gerakan ilegal. Alih-alih tunduk kepada Indonesia Beni malah menyebutkan pemerintahan yang dibentuk nya tersebut mempunyai hukum dan juga konstitusi sendiri. Dia juga mengatakan bakal segera mengumkan jajaran kabinet dan juga perdana menteri di pemerintahannya itu.

“kami menolak hukum apapun, pengenaan apapun oleh Jakarta dan kami tak akan mematuhinya,” ungkapnya lagi.

Dirinya melanjutkan, “ Kami bakal mengumumkan Perdana Menteri dan juga kabinet penuh kami pada masa depan.”

Tanggapan TNI Dan Pihak Lainnya

Tentara Nasional Indonesia pasalnya menyatakan gerakan dekorasi kelompok Benny Wenda tersebut bakal ditindak oleh penegak hukum namun Polri kayaknya belum memberikan pernyataan terkait kasus ini. Kepala penerangan komando gabungan wilayah pertahanan (Kogabwilhan) III TNI Kolonel Czi IGN Suriastawa pasalnya mematikan sekarang ini situasi dan juga kondisi di wilayah Papua Barat dan juga Papua sangat kondusif.

“Landai saja di Papua. Biar BW (Benny Wenda) ditangani oleh polisi karena diduga mengarah pada undang-undang makar,” ucapnya.

Pakar hukum internasional yang juga menjadi guru besar hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani yaitu Profesor hikmahanto Juwana berkata bahwa deklarasi pemerintah hal ini Apabila dilihat dari kacamata hukum internasional tak mempunyai dasar. “ deklarasi ini tak ada dasarnya. Dan karenanya tak diakui oleh negara lain,” ungkapnya lewat keterangan tertulis.

Dirinya juga menyebutkan beberapa negara yang ada di kawasan Pasifik yang sering menunjukkan dukungan pada Papua juga belum bisa dijadikan tolak ukur. Hal ini dikarenakan akan mengganggu hubungan antarnegara yang lainnya. Hikmahanto juga menyarankan supaya pemerintah mengabaikan manuver yang sedang dilakukan oleh kelompok separatis Papua tersebut.

“Bahkan kalau perlu Polri melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi 1 DPR sukamta meminta kepada pemerintah Joko Widodo tidak menganggap remeh deklarasi pemerintahan sementara yang dilakukan oleh Benny Wenda itu. Menurut dirinya pemerintah mesti segera menangani permasalahan yang berlarut-larut ini dengan cara melakukan pendekatan yang komprehensif supaya Papua tak pernah sih sama seperti Timor Timur yang lepas dari Indonesia. Dia meminta supaya tidak menganggap remeh perkembangan ini karena menurutnya tentu saja Indonesia Pak mau Papua berakhir seperti Timor Timor dan dia juga mengingatkan kalau masih terus terjadi penembakan dan juga serahkan pada aparat dan juga masyarakat sipil yang menunjukkan bahwa situasi di Papua Belumlah stabil.